BAB dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan.

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.
Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang.
Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapat
dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia
dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pendapatan pajak.

Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan
digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti
digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang
dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang
telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benak
masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi
bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh
masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan
keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak. 

Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut Self Assessment System, yaitu dimana
para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi
Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak
yang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem
ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran
perpajakan secara sukarela (voluntary tax
compliance) yang tinggi. Hal tersebut menjadi kendala dari sistem
perpajakan Indonesia pada saat ini.

Dengan menganut prinsip self assessment system tersebut pemerintah memberikan kepercayaan
penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran
dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian
hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang
perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Mardiasmo (2016: 3)
mengatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.

Apabila tingkat
kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai
masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (tax evasion). Pohan (2014: 45) mengemukakan Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya wajib pajak dengan menghindarkan pajak terutang secara illegal
dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman
bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak
dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri.

Belum optimalnya
penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya
dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi
perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan korupsi pajak. Hal ini
dapat dilihat dari besarnya tax gap,
yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar.
Tax gap dibedakan menjadi tiga: non-filing gap yaitu tax gap yang terjadi
karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT
(Surat Pemberitahuan Tahunan), underreporting
gap yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang
seharusnya, underpayment gap yaitu
potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak
membayar pajak yang seharusnya terutang.

Banyaknya skandal dan
kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan
merupakan akibat dari kegagalan etis/ethical
failure. Dimana semua orang (pada posisi manapun) di sebuah institusi
selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal
ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis
dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib
Pajak terhadap tindakan tersebut.         

Untuk mengurangi jumlah
pajak yang dibayarkan, Wajib Pajak membuat perencanaan pajak tax planning yang bertujuan untuk
menghindari pajak (Tax Avoidance)
maupun penggelapan pajak (Tax Evasion).
Meskipun keduannya mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah pajaknya, namun
karakter dari keduanya berbeda. Tax
Avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan
celah-celah dari peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
di negaranya. Sulitnya penerapan Tax
Avoidance membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan
dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

Berdasarkan penjelasan
di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan menunjukan sikap pemerintahan yang
baik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber
dari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana
pajak untuk kemaslahatan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari
berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat/WP
bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehinggga tujuan dapat tercapai dan
penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan.

Penelitian sebelumnya
dilakukan oleh Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati (2016), hasil penelitian
menyatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh
negatif terhadap penggelapan pajak. sehingga H1 tidak terdukung. Penelitian
yang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa (2014), hasil penelitian menyatakan
bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang
dilakukan oleh Charles Silaen (2015), hasil penelitian menyatakan bahwa sistem
perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang
dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017), hasil penelitian
menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan
pajak.

Penelitian yang
dilakukan oleh Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2011), hasil penelitian
menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak
mengenai etika penggelapan pajak berhasil diterima. Penelitian yang dilakukan
oleh Prielly Natasya Kartini Widjaja (2017), hasil penelitian menyatakan bahwa
tidak diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang
dilakukan Charles Silaen (2015), hasil penelitian menyatakan bahwa diskriminasi
berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti
Madewing (2013), hasil penelitian menyatakan bahwa modernisasi sistem
administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

 

Tabel I.I

Target dan
Realisasi Penerimaan Pajak

 

Tahun

Target
Penerimaan Pajak

Realisasi
Penerimaan Pajak

Persentase
Penerimaan Pajak

2012

527.716.645.326

576.897.047.142

109.31%

2013

764.762.619.667

632.958.106.504

84.76%

2014

707.805.553.926

760.566.803.069

105.52%

2015

1.087.012.954.020

959.707.546.134

86.88%

2016

1.353.692.811.993

1.154.568.018.476

81.86%

Sumber
: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017

 

Berdasarkan
uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah dari sektor pajak belumlah
maksimal, hanya pada tahun2012 dan 2014 target penerimaan pajak dapat tercapai,
namun seiring dengan berkembangnya waktu penerimaan pajak yang fluktuatif dari
tahun ke tahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun
2013, 2015 dan 2016 tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak
untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Indikasi
tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan
pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak badan cenderung
mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan
akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang
berlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan
kegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, dimana sebagai Wajib pajak
Perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana Wajib pajak menganggap bahwa pajak
merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus
ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti
termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan
pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak
badan dan adanya reseacrh gap dari
penelitian satu dengan yang lainnya.. Selain itu, dengan dilakukannya
penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara
dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap
persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu
peneliti melakukan penelitian ini dengan judul

“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Diskriminasi Terhadap Persepsi
Wajib Pajak Badan Mengenai  Penggelapan
Pajak (Tax Evasion)”.

B.
Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di
uraikan di atas, maka dapat di rumuskan yaitu Bagaimana keadilan pajak, sistem
perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan diskriminasi
berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak (tax evasion)?

 

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem
perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan diskriminasi
berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

 

D.
Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan
nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri,
bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti
tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1.    Bagi
Peneliti

Selanjutnya dapat
dijadikan pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa persepsi wajib pajak orang
pribadi mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, modernisasi sistem
administrasi  perpajakan dan diskriminasi
terhadap penggelapan pajak.

2.    Bagi
KPP Pratama Ilir Barat

Bagi Direktorat Jendral
Pajak dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai
pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, modernisasi sistem administrasi
perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

3.    Bagi
Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah dan
mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang
khususnya berkaitan dengan pengaruh 
keadilan pajak, sistem perpajakan, modernisasi sistem administrasi
perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.